Empat Tip Gali Pendanaan Pembangunan Daerah
Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tergolong sederhana. Ruang kerja kepala BKD dan sekretariat menyatu dalam satu blok ruangan. Hanya dipisah tembok berpintu.
Di ruang kantor berukuran kurang lebih 2 x 2 meter itulah Dr. Ir. H. Abdul Hakim, M.M. menjalankan tugas sehari-hari sebagai kepala BKD NTB. ”Ya seperti inilah kantor saya,” ujar abdul Hakim menyambut tim buku ”100 Alumni Unair Berprestasi.”
Pukul 22.00 di Mataram, Pukul 07.00 di Surabaya
(atau Malam di Mataram, pagi di surabaya)
Perjalanan Dr. Ir. H. Abdul Hakim, M.M. untuk meraih doktor ilmu ekonomi islam di Program Strata 3 (S-3) Pascasarjana Universitas Airlangga (unair) amat amat melelahkan. namun, ini sekaligus menjadi Uinspirasi bagi generasi baru mahasiswa. Tidak ada hal yang mustahil untuk mewujudkan impian. syaratnya dijalani sabar dan istikamah dengan berusaha amat keras untuk meraihnya.
Sikap telaten, sabar, dan istikamah itu yang melekat pada diri Abdul Hakim. Dia tidak patah semangat ketika harus menjalani masa studi S-3 di Unair dengan pola komuter. Mataram–Surabaya pada setiap akhir pekan.
Jadwal kuliah di S-3 Unair saat itu ialah Sabtu-Minggu. Agar sampai di kampus Unair sabtu pagi, dia berangkat Jumat sore dari Taliwang, Sumbawa Barat, NTB.
Sampai di Mataram, ibu kota NTB, kurang lebih pukul 22.00. subuh pergi ke bandara. pukul 07.00 esok harinya dia sudah harus sampai di Surabaya. Melelahkan sekaligus inspiratif.
”Saya melakukan perjalanan studi seperti itu karena bukan tugas belajar,” kata Abdul Hakim mengenang masa-masa sulit mengikuti pembelajaran S-3 di Unair.
Mantan Kepala Dihutanbunga (Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan) Kabupaten Sumbawa Barat itu mengaku izin yang diberikan bupati Sumbawa Barat hanyalah izin belajar. Bukan tugas belajar. ”saya izinkan, tetapi jangan mengganggu kinerja dan jam kantor,” kata abdul Hakim menirukan izin bupati.
Disertasi Diuji Prof. Dr. M. nasih
Ketika dia menjalani masa studi S-3 Ilmu Ekonomi Islam, ketua program studi (KPS) adalah Prof. Dr. M. Nasih –rektor Unair sekarang.
Abdul Hakim bercerita bahwa salah satu penguji disertasinya pada 2012 tentang ”Pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat di NTB” ialah Prof. Dr. M. Nasih.
Dia memuji semua guru besar (gubes) di Unair karena memiliki komitmen sangat tinggi untuk menghasilkan lulusan terbaik. Memiliki kualitas dan integritas keilmuan sangat tinggi.
Meski menjalani masa studi sangat melelahkan dari Taliwang–Surabaya setiap akhir pekan, Abdul Hakim mengaku sangat senang. ”Sivitas akademika di Unair, termasuk pengelola S-3 ramah-ramah dan bersahaja,” katanya.
Meski demikian, dia berharap ke depan Unair bisa lebih baik lagi. isalnya, sivitas akademika perlu memahami kesulitan setiap mahasiswa. sebab, mereka memiliki kesulitan berbeda-beda. Jadi, cara
Penanganannya tidak digeneralisasi. ”Jadwal gubes untuk konsultasi juga sudah waktunya dibikin online. Jadi, mahasiswa bisa memantau dari mana pun tanpa harus datang ke kampus,” harap Abdul Hakim.
Empat Penghargaan dari Presiden RI
Karena kepiawaian membuat inovasi, selama menjabat kepala Dihutanbunga, Kabupaten sumbawa Barat, Abdul Hakim berhasil meraih empat penghargaan dari presiden RI (saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono).
Yang pertama penghargaan tentang Manajemen Pangan. Kedua, Penerapan Teknologi Terpadu Tepat Guna. Ketiga, Peningkatan Produksi Padi –tertinggi di Indonesia (menurut BPS mencapai 65 persen dari produksi sebelumnya). Keempat, penghargaan tentang Gerakan Sejuta Pohon.
Gagasan Membangun Daerah ke Depan
Sebagai birokat yang lama bekerja di pemerintahan kabupaten dan provinsi, Abdul Hakim memiliki banyak gagasan. Di antaranya gagasan tentang sumber pendanaan pembangunan daerah di masa depan.
Menurut dia, ada empat kemampuan yang harus dimiliki kepala daerah setelah transfer dana pemerintah pusat makin berkurang.
Pertama, harus mampu menggali kebutuhan pembangunan daerahnya. Kedua, harus mampu menggali sumber-sumber pendanaan (APBD, APBN, dan kemitraan).
Ketiga, harus mampu menggali pembiayaan dari pihak ketiga, khususnya investor.
Untuk mewujudkan empat kemampuan itu harus ada dukungan aparatur yang bersih dan profesional. Jika perlu, harus ada sanksi tanpa pandang bulu.
