Hadapi Mafia, Potong Jalur Kepiting Tarakan
Kepiting Tarakan hampir pasti dikenal oleh pecinta sea food. Namun, tak banyak yang tahu bahwa jerih payah para nelayan indonesia itu sering dikadali para tauke negara tetangga.
Nelayan menjual kepiting kepada tauke –umumnya punya fasilitas lebih baik di Tawau, Malaysia, dengan harga Rp 150 ribu per kg. Setelah dikemas, kepiting itu dikirim ke Hongkong, Jepang, dan beberapa negara lain dengan banderol Rp 300–500 ribu per kg. Tentu saja, diberi cap Kepiting Tawau.
Puluhan tahun perdagangan ini berlangsung secara ilegal atau setengah ilegal yang merugikan Indonesia triliunan rupiah. Kini, ada Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, alumnus Pascasarjana Unair, yang menjabat gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).
Dia mencoba memangkas jalur itu dengan membuka rute ekspor langsung ke Singapura. Tapi, tauke di Tawau tentu tidak tinggal diam. Menurut bapak tiga anak itu, jalur perdagangan sudah setengah mafia dan keuntungannya besar sekali. Karena itu, dia ingin pemerintah pusat turun tangan. Sebab, ini sudah menyangkut perdagangan lintas batas dan lintas negara. Kaltara juga sangat butuh fasilitas packing perikanan.
Kaltara merupakan provinsi termuda di indonesia. provinsi itu disahkan DPR RI pada 25 Oktober 2012. Irianto dipercaya mengawal provinsi paling utara tersebut.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah pusat. Berkat upaya Pertamina, sejak 24 Juni 2016 masyarakat di Krayan, kecamatan di Nunukan –yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia– kali pertama bisa menikmati harga BBM bersubsidi, seperti halnya di Jawa.
Laporan ketua adat setempat kepada dia, seorang kepala keluarga kini bisa menghemat hingga Rp 900 juta setahun. Selama ini mereka membeli bahan bakar Rp 38 ribu per liter dari Malaysia. Bahkan, harga semen yang semula Rp 1,5 juta per sak, sekarang hanya Rp 130 ribu.
Irianto memang birokrat tulen. Sejak lulus S-1 di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda pada 1982, dia sudah wira-wiri di beberapa dinas. Mulai dinas perindustrian, mengajar di Unmul, dinas perkebunan, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Hampir seluruhnya dipungkasi di jabatan teratas.
Pada 2013 ketika menjabat sebagai sekretaris provinsi (sekprov) Kaltim, dia mendapat tawaran sebagai gubernur Kaltara. Meski UU mengamanatkan enam bulan untuk melengkapi perangkat pemerintahan, dia cukup tiga bulan untuk mengisi dan melantik pejabat. Tapi, dia harus berkeliling untuk mencari pegawai.
Kantor tidak ada. satu meja kadang dipakai lima-enam orang. Tidak ada laptop. Komputer bawa sendiri-sendiri. Bahkan, pegawai urunan untuk mengecat kantor.
Bahkan, pada April–Oktober 2013, Pemprov Kaltara tidak punya uang sama sekali karena dana hibah belum turun. Untunglah Irianto bisa menyiasatinya dengan memanfaatkan posisi sebagai Sekda Kaltim saat itu.
Kalau ada undangan ke luar daerah, misalnya, dia menggunakan fasilitas Sekda Kaltim. perjalanan dinas menggunakan APBD Kaltim. Tindakan itu diperbolehkan karena Kaltim merupakan daerah induk.
Namun, kadang dia juga harus menggunakan dana pribadi. Dia pinjamkan uang tabungannya Rp 100 juta kepada kepala biro keuangan untuk operasional sementara pemprov.
Memanfaatkan Networking
Di usia muda itu Pemprov Kaltara berjalan tertatih-tatih. Untuk itu, Irianto memanfaatkan networking-nya selama menjadi pejabat di Kaltim. Dia membangun provinsi muda itu dengan banyak program, bantuan, dan alokasi khusus dari kementerian maupun provinsi induk.
Hasilnya bisa dievaluasi sekarang. Meski mengandalkan dana bantuan, hasil audit BPK menunjukkan bahwa Pemprov Kaltara mendapatkan opini wajar tanpa perkecualian (WTP). Bahkan, ada penghargaan khusus dari Muri. Orang BPK sendiri bilang, setelah 70 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini ada daerah pemekaran yang langsung meraih WTP.
Irianto memulai segalanya dengan niat lurus dan baik. Dia ingin membuat sejarah di Kaltara. Bahwa sebagai PNS, dia bisa membangun pemerintahan dengan segala keterbatasan. Dia tidak pernah mau mengeluh.
Karena itu, dia berani menerobos zona nyaman (comfort zone). Irianto meninggalkan posisi Sekprov Kaltim yang bergelimang fasilitas dan APBD relatif tinggi. Jauh sekali dibanding menjadi gubernur Kaltara.
Dia memegang prinsip bahwa menjadi orang harus bisa dipercaya. itulah inti hidup. Tanpa itu, susah. Dan, indikator bisa dipercaya adalah mengelola uang secara benar. Jika mampu mengelola uang secara benar, berarti dia bisa dipercaya.
Irianto sudah masuk perbatasan sejak 1986. Dia ke Krayan, Sebatik, sampai titik batas Sarawak. Di situ dia menyaksikan banyak masyarakat Indonesia –dari Jawa, Sulsel, atau Nusa Tenggara Timur– mencari penghidupan. Tetapi, mereka tidak dibekali dokumen memadai. Buntutnya, mereka malah menjadi korban pemerasan dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Persoalan krusial bukan lagi semata politik atau pertahanan-keamanan. tapi, juga pertaruhan harga diri dan martabat bangsa.
