Soekarwo

Birokrat Inovatif Pengusung APBD untuk Rakyat

suatu hari, menjelang lebaran 2011. Gubernur Jawa timur soekarwo mengumpulkan beberapa satuan kerja perangkat daerah (sKpD) yang berkaitan dengan kebutuhan pokok menjelang lebaran. Di hadapan kepala sKpD itu pakde Karwo –begitu dia akrab disapa– mengatakan bahwa operasi pasar yang dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan-bahan pokok selalu berlangsung begitu-begitu saja. Karena itu, mereka diminta mencari cara lain yang lebih efektif.

Forum itu pun berdengung. Masing-masing mencari ide brilian. Di tengah rembugan itu tiba-tiba pakde berucap, ’’Wis ngene ae, (produk) pt ini, perusahaan iki ora usah sampe di pasar. Duit dari pabrik sampai ke pasar aku sing nanggung. Aturen piye munine. (Begini saja, produk pt ini, perusahaan ini tidak perlu sampai ke pasar. Ongkos dari pabrik sampai ke pasar saya tanggung. coba atur bagaimana caranya.’’ 

para kepala sKpD itu pun mencari cara sekaligus nama program yang digagas pakde. Mereka harus menyesuaikan dengan aturan main di bagian keuangan, di Bappeda. Mereka butuh kejelasan untuk mengeluarkan anggaran yang diambil

dari apBD itu. setelah dibicarakan dengan bagian keuangan, Bappeda, ekspektorat, biro ekonomi, dan biro-biro lain, muncullah nama program: Subsidi Ongkos Angkut. sejak itu pemprov Jatim rutin menggelar program subsidi Ongkos angkut setiap menjelang lebaran, natal, atau hari-hari yag dinilai krusial.

program tersebut murni muncul dari pakde Karwo, gubernur Jatim alumnus FH unair. subsidi Ongkos angkut terhadap sejumlah bahan kebutuhan pokok itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan tersebut dinilai berhasil dan efektif menekan lonjakan harga di pasaran. Kemendag Ri (waktu itu) mengharapkan agar model tersebut bisa diduplikasi daerah lain.

Menguasai Amat Baik Teknik Pemerintahan

Jago pidato, cermat merancang peraturan, bahkan ahli pemerintahan, belum cukup bagi seseorang untuk memimpin masyarakat Jawa timur yang dinamis. provinsi berpenduduk padat ini juga butuh sosok pemimpin yang kreatif, ngglithis, dan paham kebutuhan rakyat, terutama rakyat kecil. semua itu terwakili dalam sosok soekarwo.

pria kelahiran Madiun itu dua periode memimpin Jatim (2009–2014, 2014– 2019). Birokrat tulen, visioner. Hal itu tampak dalam setiap kebijakannya. Ketika menjabat kepala Dinas pendapatan Daerah (Dipenda) Jawa timur, dia banyak memberikan gagasan. antara lain, memotong waktu proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (BpKB) yang sebelumnya membutuhkan waktu satu ataudua hari menjadi 5-10 menit. Waktu itu memang nampak aneh, tapi pakde memanfaatkan teknologi. Dan, ternyata bisa.

Ketika menjabat sekretaris Daerah provinsi (sekdaprov) Jatim, dia melontarkan gagasan pelayanan publik. pakde mengubah perspektif birokrat yang sebelumnya sebagai pemerintah, menjadi birokrat sebagai pelayan. pakde Karwo mulai menggunakan mekanisme mesin atau perbankan untuk memudahkan urusan administrasi pelayanan.

Kala dilantik menjadi gubernur, soekarwo melontarkan apBD untuk rakyat. Dia memegang komitmen mengentas kemiskinan dengan cara memberikan fasilitas dan kemudahan pada kalangan pengusaha usaha Mikro, Kecil dan Menengah (uMKM), serta memberikan fasilitas pada Koperasi.

untuk menarik investor, pakde melakukan langkah progresif dengan mendirikan pusat menjadi

lebih cepat. selain itu, pemprov menyediakan lahan yang siap bagi investor dan kecukupan

listrik. Dengan demikian, langkah ini menjadi sebuah konsep yang berkorelasi positif antara pengen tasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

Masa kecil soekarwo dijalani di palur, desa agraris sekitar tujuh kilometer dari jalan raya Madiun-ponorogo. Orang tua soekarwo juga petani. setelah lulus sMa di Madiun, dia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, unair. lulus dari unair, dia mendaftarkan diri sebagai pns.

namanya mulai dikenal ketika menjabat sebagai kepala Dipenda pemprov Jatim. Sebelum menempati kursi empuk itu, dia berkutat di lingkaran pendapatan. antara lain, menjadi kepala cabang Dinas pendapatan surabaya dan kepala subdinas pendapatan pemprov Jatim. Setelah menjabat kepala Dipenda, dia melompat menjadi sekdaprov dan berlanjut ke kursi gubernur

Riwayat Pekerjaan

  • Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Petahana

    2019

  • Gubernur Jawa Timur ke-13

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur

    2009 - 2019

  • Sekretaris Daerah Jawa Timur

    2003 - 2008

  • Ketua umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Ke-4

    2018 - 2019

Riwayat Pendidikan

  • S-3 Universitas Diponegoro

    2004

  • S-2 Hukum

    Universitas Surabaya

    1996

  • S-1 Hukum

    Universitas Airlangga

    1979

Alumni Berprestasi

Copyright © Universitas Airlangga